Problem Solver_Lurah Desa Panggungharjo saat memberi sambutan di Pembukaan Kongres Kebudayaan Desa

Problem Solving yang dilakukan di desa ketika ada masalah terkadang membuatnya tidak perlu masuk ke ranah hukum. Cukup musyawarah dengan ditengahi tokoh masyarakat yang memiliki wibawa sosial, maka permasalahan akan selesai.

Serial Webinar ke-18 seri Kongres Kebudayaan Desa telah dibuka. Melalui Zoom, beberapa undangan yang hadir, yaitu KGPAA Paku Alam X mewakili Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu hadir juga Lurah Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi yang langsung hadir di studio webinar KKD. Sementara, Giri Suprapdiono, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK dan Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT hadir virtual dari Jakarta. Semua undangan bergantian menyampaikan sambutan dipandu oleh Endah Sulistyo Rini, pembawa acara.

Kongres Kebudayaan Desa hadir dengan tema “Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa”. Acara ini menyelenggarakan serial webinar dengan berbagai aspek untuk merumuskan tatanan baru yang responsif terhadap kondisi pandemi. “Secara tematik, membaca desa adalah sebuah instropeksi untuk eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia, mengevaluasi peran sebagai wadah keragaman desa se-nusantara,” ungkap KGPAA Paku Alam (Wagub DIY) yang sekaligus mewakili Gubernur Sultan Hamengkubuwono X.

Desa Kala Pandemi

Kenyataannya, desa di masa pandemi ini menjadi pertahanan terakhir bagi tatanan bernegara dan berbangsa dalam menghadapi krisis. Desa membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi masa krisis. “Ketangguhan desa tidak hanya karena memiliki air dan udara bersih serta pangan sehat. Ketiganya merupakan komoditas strategis dunia. Tetapi, desa memiliki pranata sosial berupa agama dan kebudayaan,” ungkap Lurah Wahyudi. Di desa, agama tidak hanya sebagai ritus kebudayaan dan ekspresi. Tetapi, keduanya hadir untuk mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh orang desa saat ini kerap tercerabut. Hilangnya nilai kebajikan itu yang membuat orang-orang tergelincir pada kesahalan. Giri Suprapdiono, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK memberikan contoh koruptor yang merupakan orang desa, tapi kehilangan nilai-nilai kebajikannya. Giri menyebutnya sebagai krisis ‘Orang Kota’. Menggunakan tanda petik dalam menyebut ‘Orang Kota’ Giri lakukan agar tidak mengeneralisasi keseluruhan orang kota. Masih banyak juga orang kota yang memiliki nilai kebajikan. “ Krisis ‘Orang Kota’ itu karena mereka krisis keteladanan. Selain itu, kehilangan sikap apresiasi, dan tumbuhnya budaya matrelialistis,” jelas Giri sembari menyebutkan beberapa aktor koruptor di Indonesia.

Desa Sebagai Problem Solver

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar ketika memberikan sambutannya merasa gembira dan menaruh besar harapan pada kongres ini. “Mudah-mudahan, ini merupakan awal dari adanya Kongres Kebudayaan Desa tahun-tahun setelahnya,” harap Abdul Halim. Menteri desa melihat pentingnya acara ini karena memang desa memiliki tata nilai kemasyarakatan yang arif. Problem Solving yang dilakukan di desa ketika ada masalah terkadang membuatnya tidak perlu masuk ke ranah hukum. Cukup musyawarah dengan ditengahi tokoh masyarakat yang memiliki wibawa sosial, maka permasalahan akan selesai.

Begitu pula pada pidato kebudayaan, Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan merasa gembira dengan Kongres Kebudayaan Desa. “Saya gembira bahwa kebudayaan tidak dipahami semata-mata sebagai kesenian. Tapi, sebagai keseluruhan cara hidup, cara pikir, dan ritual kebudayaan dalam pengertian yang luas.”

Menghadirkan 95 narasumber dari berbagai profesi di seluruh Indonesia. Seri webinar diharapkan mampu menjawab persoalan ke-18 tema dengan berbagai perspektif. Harapannya, praktisi dapat menyumbang ide dalam menghadapi era new normal. Akademisi bisa menyumbang ide reformulasi kebijakan yang adaptif. Sehingga, jajaran pemerintahan dapat mengelaborasi kebijakan yang koheren bagi seluruh desa di Indonesia. Output kegiatan kongres lainnya, seperti riset, festival, dan Call for Paper adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Harapannya, RPJMDes dapat menjadi acuan bagi seluruh desa untuk membangun new normal di seluruh desa Indonesia.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *