Seren Taun Kasepuhan Ciptagelar

Masyarakat Adat Kasepuhan merupakan desa adat yang diakui di Banten, selain Baduy. Namun secara keseluruhan, masyarakat Adat Kasepuhan tinggal menyebar di kawasan Gunung Halimun. yang berada di Lebak, Bogor, Sukabumi, dan di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten. Masyarakat Kasepuhan dalam melaksanakan pemerintahannya, memiliki sistem dan sebutan unik.

Alur Kebijakan Adat Kasepuhan

Wilayah adat atau wewengkon di masyarakat Kasepuhan memiliki berbagai lembaga adat yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat. Secara hierarki kelembagaan, masyarakat Kasepuhan dipimpin oleh seorang Pupuhu. Di bawah Pupuhu, terdapat sesepuh kampung. Di bawah sesepuh kampung, terdapat rakyat atau yang biasa disebut dengan Incu Putu.

Keseluruhan aturan adat dihasilkan dengan sistem musyawarah. Disinilah sistem demokrasi berjalan karena ada proses pertukaran pendapat dan kesepakat untk mencapai mufakat. Hasil musyawarah itu akan dikawal dan difasilitasi oleh lembaga adat pelaksana agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh Incu Putu.

Sara, Nagara, dan Mokaha

Dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, masyarakat adat Kasepuhan berusaha menyelaraskan antara sara, nagara dan mokaha (agama, negara dan adat). Urusan terkait keagamaan atau sara berada di bawah kepengurusan amil atau penghulu. Urusan terkait tentang pemerintahan akan diambil oleh Jaro adat.

Jaro adat ini menaungi berbagai jaro nagara atau kepala desa. Sedangkan Kasepuhan merupakan tokoh yang memastikan hal nagara atau adat istiadat masyarakat Kasepuhan tidak hilang. Ketiga elemen masyarakat ini yang selalu berkolaborasi dan bermusyawarah terkait dengan selarasnya sara, nagara, dan mokaha. Meskipun masyarakat adat Kasepuhan secara kelembagaan sudah tersusun rapi. Namun Sukanta, Ketua Satuan Adat Banten Kidul (Sabaki) masih mengeluhkan persyaratan Peraturan Daerah agar suatu daerah diakui sebagai masyarakat adat.

Tidak semua masyarakat adat se-beruntung masyarakat Kasepuhan yang sudah memiliki Perda dan SK. Di Banten Kidul, hingga saat ini masih ada dua daerah adat yang belum berhasil dan masih dalam tahap pengusulan, yaitu Desa Adat Biradong dan Desa Adat Kanekes. Lagi-lagi, keduanya terkendala pengakuan adat hanya karena masalah administratif perda. Padahal, secara kehidupan bermasyarakat dan lembaga adat, mereka sudah mapan seperti masyarakat Kasepuhan.

(Sumber foto: goodnewsfromindonesia)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *