Wujud Desa Inklusi

Bedah buku Kongres Kebudayaan Desa seri ke-18 ini membahas dua tema, yaitu “KOMUNIKASI, MEDIA, DAN INFLUENCER: Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan” dan “INKLUSI SOSIAL: Mewujudkan Masyarakat Inklusif “. Menghadirkan narasumber Said Hudaini Katmi serta Kirik Ertanto, diskusi dibawa pada pembahasan pentingnya desa menjadi subjek media dan penjelasan bagaimana membangun masyarakat desa yang inklusi.

Desa sebagai Subjek Media

Saat pandemi, seluruh sektor mengalami dampak krisis, termasuk media. Banyak media yang sudah mapan sekalipun mengangkat bendera putih dan mengakui sulitnya situasi pandemi, terutama yang berhubungan dengan dampak ekonomi. “Informasi  yang sehat lahir dari media yang sehat,” ungkap Huda. Terdampaknya media mapan saat ini seharusnya menjadi pintu bagi desa untuk memproduksi informasinya sendiri.

Desa selama ini hanya diposisikan sebagai objek pemberitaan saja. “Dulu ketika saya masih menjadi wartawan lapangan, saya selalu diberi pesan jika saya ingin mendapatkan informasi terbaik maka harus mencatat nama tokoh muda di desa yang akan menjadi volunteer untuk memberi informasi.  Hanya sebatas seperti itu fungsi informan yang ada di desa bagi media,” ungkap Huda. Posisi desa sebagai objek pemberitaan ini yang perlu diubah.

Adanya teknologi saat ini memungkinkan desa untuk menjadi pusat jurnalisme dan  informasi. Apa yang dilakukan Panggngharjo dengan membuat WhatsApp Group bersama warga dan hanya boleh berkomunikasi seputar informasi desa menjadi angin segar bagi permulaan media desa. Dalam grup tersebut terjadi lokalisasi informasi. Kondisi lokalisasi informasi ini menjadi penting terutama di tengah kondisi maraknya hoaks yang bertebaran. Lokalisasi informasi ini bisa menjadi saringan informasi keadaan masyarakat desa agar tidak mengkonsumsi berita hoaks terutama tentang pandemi.

Pelibatan Kelompok Marginal

Beralih ke pembahasan inklusi desa, Kirik Ertanto bercerita tentang awal mula inklusi sosial mulai dianggap penting di Indonesia. Berawal dari program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 10 tahun lalu terungkap bahwa pendekatan negara untuk mengentaskan kemiskinan tidak merangkul masyarakat marginal yang memiliki stigma tertentu, misalkan difabel. Sejak itu, mulailah dicari formula tentang inklusi sosial.

“Pendekatan inklusi sosial adalah proses membangun hubungan sosial yang menghormati individu maupun komunitas agar mereka bisa berpartisipasi pada ranah sosial, politik, hukum, dan budaya serta bisa mengakses sumber daya untuk menikmati standar kesejahteraan di komunitasnya,” papar Kirik Ertanto.

Inklusi sosial menawarkan cara pandang tentang relasi pinggiran dan pusat. Kita bisa melihat masyarakat yang terpinggirkan ini bukan sebagai sampah pembangunan. Justru dengan kita merangkul kelompok marginal, maka selanjutnya mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan putusan. Ketika kelompok marginal dirangkul, maka kita bisa membangun suatu peradaban baru yang lebih ramah pada seluruh elemen.

Kirik Ertanto menjelaskan bahwa saat ini tidak hanya pemerintah saja agen penyingkir atau ekslusi warga, namun kelompok non-formal seperti agama, budaya suku, ekonomi, dan lain-lain bisa melakukan ketidakadilan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk membangun suatu inklusi masyarakat adalah memetakan kelompok apa yang diekslusikan, sebabnya apa, sejarahnya bagaimana, dan lain-lain. Setelah pemetaan berhasil, maka selanjutnya adalah strategi untuk merancang operasionalisasi inklusivitas di tatanan desa. Kedua diskusi narasumber tadi bisa disimpulkan bahwa media di saat pandemi ini bisa dimunculkan dari desa. Media juga bisa menjadi perantara untuk merangkul kelompok marginal di desa.

(Sumber foto: FB Butong Idar)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *