Pemberantasan korupsi merupakan PR besar negara ini. Tak hanya terjadi di pemerintahan tingkat pusat, korupsi mengancam pemerintah daerah maupun pada level desa. Dana Desa tak jarang menjadi incaran pemangkasan, penyelewengan, dan korupsi para pejabat nakal yang bersangkutan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi penggunaan Dana Desa. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

“Saya minta penggunaan Dana Desa betul-betul didampingi manajemen lapangannya, sehingga tata kelola dana desa semakin baik, akuntabel, dan transparan. Serta ada pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa,” ujarnya dalam rapat terbatas mengenai penyaluran Dana Desa 2020, seperti dikutip CNN Indonesia (11/12/19).

Sejalan dengan pernyataan itu, Direktur Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko berpendapat semua elemen perlu bersinergi untuk menciptakan Indonesia bebas korupsi. Dalam wacana open government initiative, aparatur desa tak bisa berjalan sendiri melainkan perlu berjalan dengan komunitas dan masyarakat.

“Program pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK, tetapi semua warga negara,” tegasnya dalam Webinar Kongres Kebudayaan Desa, Seri 14, Rabu (8/7/20).

KPK dengan hanya 30 pegawai pengawas, menurutnya, tak memungkinkan menangani kasus korupsi di desa. Karenanya, butuh keterlibatan dari komunitas masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.

Sejak tahun 2016, korupsi di desa cukup masif dan mengalami peningkatan. Almas Sjafrina dari Indonesia Corruption Watch mengungkapkan, Kepala Desa masuk tiga besar tersangka korupsi di Indonesia setelah ASN dan private sector.

Almas memandang maraknya korupsi anggaran desa disebabkan adanya tuntutan mengembalikan modal karena tingginya biaya Pilkades. Selain itu, intervensi camat, kepala dinas, dan bupati dalam pemotongan Dana Desa pun menjadi faktor korupsi di desa. Karenanya, perlu adanya sosialisasi perihal transparansi desa secara detail.

Berbeda fokus dengan Almas, Mahmuddin, aktivis dari Sekolah Anti Korupsi Aceh, secara khusus membicarakan peran antikorupsi generasi muda. Baginya, pemuda memiliki kecerdasan dan sikap kritis tinggi sehingga dapat dilibatkan dalam melawan korupsi.

“Sikap transparan dan akuntabilitas pemuda, bisa jadi tonggak terwujudnya pencegahan korupsi,” ujarnya. Dalam Webinar bertema “Prinsip Anti Korupsi, Akuntabilitas dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Anti Korupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru” selain membahas sistem dan kebiasaan antikorupsi, pun panjang lebar mengurai peran penting masyarakat dalam pemberantasan korupsi, khususnya di desa. Seperti kata Sujanarko, “Bila kita sukses mencegah korupsi di desa, kita bisa menyelesaikan korupsi di level pusat.”

(Sumber foto: Kompas.com )

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *