Lahan Gambut Papua Ilustrasi

Ekosistem gambut di Papua luasnya mencapai 3,2 juta hektar atau 25% dari total luas gambut di Indonesia atau (BRG, 2018).  Ironisnya, wilayah tersebut juga rentan mengalami kebakaran lahan. Gambut di Papua pada tahun 2015 menyumbang 10% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (World Bank, 2016). Peristiwa ini menjadi hal yang patut ditanggulangi karena berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca Indonesia. Hal tersebut membuat lahan gambut di Papua menjadi area prioritas restorasi dengan total luas 25.673 hektar.

Sejak tahun 2017, terdapat 8 kampung di Papua yang menjadi lokasi intervensi Program Desa Peduli Gambut. Lokasi tersebut tersebar di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke; dan Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Papua. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi yang melibatkan komunitas adat Suku Marind di Merauke dan Suku Yaqay di Papua. Sesi 2 Festival Kebudayaan Desa membahas mengenai hubungan antara masyarakat adat Papua dengan pengelolaan lahannya. Masyarakat di lokasi tersebut membuat tata kelola kampung yang memperhatikan ekosistem gambut Papua.

Saat membuat program, penting untuk melibatkan masyarakat adat. Karena merekalah pemilik aset baik berupa tanah, hutan, maupun sumber daya alam yang lain. Masyarakat harus diorganisir dan diperkuat dalam rangka menjaga dan mengendalikan hubungan-hubungan sosial budaya. Kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan sistem hukum adat dan nilai kearifan lokal yang mengatur pola penguasaan ruang.

Tata kelola kampung, pemanfaatannya berdasar pada nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sejarah asal-usulnya. Selama ini, masyarakat adat harus menghadapi kurangnya kebijakan yang memberikan perlindungan dan ruang bagi masyarakat. Masyarakat kerap mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dari berbagai kebijakan yang ada, baik berupa kebijakan pembangunan maupun investasi.

Di Papua, banyak masyarakat adat kehilangan tanah-tanah mereka juga hutan tempat mencari makan karena adanya alih fungsi lahan secara paksa. Negara belum hadir untuk melindungi masyarakat adat dalam persoalan ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan. Dibanding kelompok laki-laki, perempuan adat di Papua cenderung lebih banyak mengalami ketidakadilan.

(Sumber foto: Media Indonesia)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *