Desa Adat Sigi Foto Chris Paino Mongabay

Perundangan di Indonesia terkait masyarakat adat sejak dulu masih menimbulkan momok tersendiri. Permasalahan undang-undang banyak macamnya. Ada yang memang belum terakomodasi idenya. Ada yang sudah disahkan dan baik secara ide, tetapi implementasinya buruk atau sudah disahkan, tetapi malah memberatkan. Pembahasan terkait kritik perundangan masyarakat adat sejak orde baru hingga saat ini telah disampaikan oleh Dahniar Andriani, Direktur Eksekutif HUMA dalam Talkshow Festival Kebudayaan Desa Sesi #3.

Perlindungan Pengobatan Tradisional Lemah

Menurutnya, masyarakat adat memiliki cara sendiri dalam menyembuhkan penyakit, terutama saat pandemi ini. Pengobatan masih bertumpu pada bahan tradisional. Masyarakat umum sering terlena dengan romantisme cerita, jika masih ada yang memanfaatkan pengobatan tradisional. Misalnya, jahe sebagai obat batuk. Namun, kita luput untuk menyadari bahwa di Indonesia perlindungan atas pengetahuan terkait pengobatan tradisional masih lemah. Akibat dari lemahnya perlindungan tersebut, pengobatan tradisional rentan terlupakan di masa depan.

Syarat Pengakuan Masyarakat Adat Berat

Masalah perundangan selanjutnya adalah persyaratan adanya pengakuan keberadaan masyarakat adat dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Daerah (Perda). Permasalahannya, tidak semua masyarakat adat bisa mengakses pengetahuan tentang cara mendapatkan SK atau Perda. Biasanya, masyarakat adat yang bisa mendapatkan SK atau Perda mendapat dampingan advokasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kemitraan. Kita bisa bayangkan masyarakat adat yang sangat terasing. Misalkan tinggal di tengah hutan, maka sedikit peluang untuk mengenal LSM atau kemitraan. Akibatnya, masih banyak masyarakat adat yang tidak bisa mendapat pengakuan adat, karena masalah administratif SK dan Perda.

Logika Seragam

Indonesia sempat mengalami masa penyeragaman bentuk pemerintahan di lingkup desa. Desa di ujung Sumatera hingga ujung Papua diperlakukan sama seperti desa  di Jawa. Semua itu terjadi di masa Orde Baru saat semua upaya tertuju pada naiknya investasi nasional. Ketika Orde Baru, kita tidak akan mendengar julukan Ngata dan Boya, semuanya disebut sebagai desa yang diperlakukan seragam. Misalkan saja, dalam aturan tentang desa terdapat hal manajemen hutan.

Meskipun Ngata atau Boya tidak berpotensi mengelola hutan, tetapi karena tercantum di aturan desa khas Jawa, maka hutan hanya diada-adakan saja walaupun terbengkalai. Setelah reformasi, mulai bebas menerapkan otonomi daerah yang berdampak positif pada munculnya nama-nama lokal penyebutan desa.  Berbagai kritikan tadi disampaikan saat Kongres Kebudayaan Desa oleh Dahniar Andriani. Bukan sebagai bahan menjatuhkan pemerintah, justru sebagai pengingat. Terutama soal tantangan perundangan masyarakat adat yang perlu diperbaiki dan dikawal oleh semua pihak.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *