Pandemi yang melanda dunia menyadarkan orang bahwa industri kesehatan gagal melindungi masyarakat. Wabah juga memaksa kita mengubah relasi yang selama ini dianggap normal. Manusia kemudian membatasi sentuhan fisik yang biasa dilakukan. Seperti jabat tangan, berpelukan atau aktivitas fisik lain. Dibalik ancaman yang muncul, COVID-19 membuat kita mempertanyakan tatanan dan kebiasaan yang selama ini terjadi. Termasuk kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah, tetapi justru diatur oleh swasta dan kekuatan modal. 

COVID-19 mengubah semua tatanan tersebut tanpa teriakan revolusi. Berbagai aksi gotong-royong di beragam wilayah memantik pertanyaan, apakah kerjasama adalah puncak dari relasi ekonomi? Apakah puncak relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ingin diuji dan dibuktikan dalam agenda Kongres Kebudayaan Desa (KKD). Hal tersebut membutuhkan kesetaraan yang mengurangi kesenjangan sosial. Pandemi memunculkan kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, berkeadilan dan berkesetaraan. 

Webinar Seri 1 ini untuk mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa. Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Republik Indonesia, perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat. Sekaligus memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya anti korupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.

Narasumber:

1. Laode M. Syarif, S.H, LLM, Ph.D (Direktur Eksekutif Kemitraan/Partnership Governance Reform in Indonesia) 
2. Budie Arie Setiadi (Wakil Menteri Desa PDTT)
3. Prof. Dr. Melani Budianta MA. Ph.D (Guru Besar FIB UI)
4. Garin Nugroho (Budayawan)
5. Dr. Muhammad Faisal (Founder Youth Laboratory Indonesia)
6. Wahyudi Anggoro Hadi S.Farm. Apt. (Lurah Desa Panggungharjo)

Moderator:

FX Rudy Gunawan (Staf KSP 2014-2019, Tenaga Ahli KSP 2014-2019, Pendiri Katadesa)

• Unduh Term of Reference